Evaluasi Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara

Authors

  • Muh. Alwaliy Djiddin Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Utara Author
  • Maudhy Satyadharma Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara Author
  • Hado Hasina Universitas Sulawesi Tenggara Author

DOI:

https://doi.org/10.63866/jpst.v1i2.96

Keywords:

Angkutan Sewa Khusus, Implementasi, Kebijakan, Pengawasan, Transportasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan penyelenggaraan angkutan sewa khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara. Layanan transportasi berbasis aplikasi seperti angkutan sewa khusus (online) berkembang pesat, namun kehadirannya juga memunculkan tantangan dalam aspek regulasi, pengawasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan terhadap kebijakan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan model George C Edward III secara umum telah berjalan dilihat dari aspek komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Hanya aspek sumber daya yang masih belum optimal dan perlu untuk ditingkatkan kedepannya dalam mendorong keberhasilan implementasi pengawasan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] D. Djadjuli, “Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah,” Din. J. Ilm. Ilmu Adm. Negara, vol. 5, no. 2, pp. 8–21, 2018.

[2] K. Endah, “Birokrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah., vol. 7, no. 3, pp. 647–656, 2021.

[3] I. Sulila, Implementasi Dimensi Layanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah. Deepublish, 2015.

[4] M. I. Patarai, Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan, vol. 1. De La Macca, 2020.

[5] Alimansyah and S. Suratman, Manajemen Pelayanan Publik Prima. Penerbit Adab, 2023.

[6] A. J. Karso, Buku Ajar Good Governance. Yogyakarta: Samudra Biru, 2022.

[7] I. Setiawan, Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.

[8] A. Zuber, C. Blickenstorfer, and H. Groth, “Governance, Transparency, and the Rule of Law BT - Africa’s Population: In Search of a Demographic Dividend,” Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 367–384.

[9] K. M. Simanjuntak, “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia,” J. Bina Praja, vol. 7, no. 2, pp. 111–130, 2015.

[10] J. J. DiIulio, Deregulating the Public Service: Can Government Be Improved? Brookings Institution Press, 2011.

[11] F. Bhutto, “Trust in Public Institutions: Causes of Decline and Ways to Restore It,” Res. Consort. Arch., vol. 2, no. 3, pp. 123–131, 2024.

[12] K. Reichborn-Kjennerud, I. McShane, B. Middha, and J. M. Ruano, “Exploring the relationship between trust and participatory processes: Participation in urban development in Oslo, Madridand Melbourne,” Nord. J. Urban Stud., vol. 1, no. 2, pp. 94–112, 2021, doi: 10.18261/issn.2703-8866-2021-02-01.

[13] S. Y. Mozin et al., “Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien,” Sos. Simbiosis J. Integr. Ilmu Sos. dan Polit., vol. 2, no. 2, pp. 235–250, 2025, doi: 10.62383/sosial.v2i2.1738.

[14] B. Nugraha and A. D. Santoso, “Peran Transportasi Multimoda dalam Meningkatkan Konektivitas dan Efisiensi Logistik di Pulau Jawa,” Innov. J. Soc. Sci. Res., vol. 5, no. 2, pp. 1935–1948, 2025.

[15] A. Palilu, Pembangunan Infrastruktur Transportasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto. CV. Azka Pustaka, 2022.

[16] M. Y. Jinca and W. P. Humang, Perencanaan dan Pengembangan Transportasi Wilayah Kepulauan. Nas Media Pustaka, 2023.

[17] N. Chitate, “Transport: A Catalyst for Socio-Economic Growth and Development Opportunities to Improve Quality of Life BT - Southern African Transport Conference,” 2016.

[18] A. Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

[19] L. O. Baladin, T. S. Soeparyanto, R. Fidmasari, M. Satyadharma, and H. Hado, “Mediasi Kepuasan Pelanggan atas Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pelanggan Grabbike),” J. Bisnis dan Kewirausahaan, vol. 21, no. 1, pp. 33–42, 2025, doi: 10.31940/jbk.v21i1.33-42.

[20] F. Widiyatmoko, “Dinamika Kebijakan Transportasi Online,” J. Urban Sociol., vol. 1, no. 2, pp. 55–68, 2018.

[21] C. O. Cruz and J. M. Sarmento, “‘Mobility as a Service’ Platforms: A Critical Path Towards Increasing the Sustainability of Transportation Systems,” Sustainability, vol. 12, no. 16, p. 6368, 2020.

[22] Hariyani, Septiana, I. W. Agustin, and B. S. Waloejo, Transportasi Berkelanjutan. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.

[23] M. Syahrul, N. Arisah, and M. I. T. Tahir, “Persepsi Pengguna Jasa Transportasi Online Grab Ditinjau dari Kualitas Pelayanan,” J. Econ. Educ. Entrep. Stud., vol. 1, no. 2, pp. 88–100, 2020.

[24] E. R. Z. Yahya, F. D. Lengkong, and S. Dengo, “Formulasi Kebijakan Pemerintah Sulawesi Utara dalam Menyelesaikan Konflik Antara Transportasi Online dengan Transportasi Konvensional Studi Kasus Provinsi Sulawesi Utara,” J. Adm. Publik, vol. 4, no. 65, 2018.

[25] B. Simamora, “Komunikasi Kebijakan: Pelarangan Ojek Online Beroperasi di Jawa Barat Policy Communication: Prohibition of Online Object Operations in West Java Beltahmamero Simamora,” J. Educ. Hum. Soc. Sci., vol. 3, no. 2, pp. 467–478, 2020.

[26] W. Idrus, “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Pengemudi Ojek Konvesional terhadap Pengemudi Transportasi Online,” J. Pustaka Cendekia Huk. dan Ilmu Sos., vol. 2, no. 1, pp. 57–69, 2024.

[27] E. Wahyusetyawati, “Dilema Pengaturan Transportasi Online,” J. RechtsVinding, no. 2089–9009, 2017.

[28] B. Astuti and M. R. Daud, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online,” Al-Qisth Law Rev., vol. 6, no. 2, pp. 205–244, 2023.

[29] R. A. Hakim, “Perlindungan Hukum oleh Perusahaan Aplikasi terhadap Pemilik Kendaraan Angkutan Sewa Khusus,” ADLIYA J. Huk. dan Kemanus., vol. 13, no. 1, pp. 57–72, 2019.

[30] Sugiyono, Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2020.

[31] M. Y. Sarbin, H. Amin, and S. Fachruddin, “Analisis Komunikasi Bisnis pada Layanan Aplikasi Grab di Kota Kendari,” J. Ilmu Komun. UHO J. Penelit. Ilmu Komun. dan Inf., vol. 4, no. 3, pp. 62–73, 2019.

[32] detiksultra.com, “Resah, Organda Keluhkan Hadirnya Grab di Kota Kendari,” 2024. [Online]. Available: https://detiksultra.com/headline/resah-organda-keluhkan-hadirnya-grab-di-kota-kendari/

[33] radarsultra.co, “Ratusan Supir Taxi Konvensional Kembali Nyatakan Sikap Menolak Pengoperasian Grab di Kota Kendari,” 2024. [Online]. Available: https://radarsultra.co/ratusan-supir-taxi-konvensional-kembali-nyatakan-sikap-menolak-pengoperasian-grab-di-kota-kendari/

[34] Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

[35] Peraturan Menteri Perhubungan RI PM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

[36] A. C. Nur and M. Guntur, Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM, 2019.

[37] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[38] M. Margareta, C. Sasmito, and A. W. Lestari, “Implementasi Kebijakan tentang Peralihan Pengelolaan Terminal Tipe-A dari Dinas Perhubungan Kota Malang ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Studi pada Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang),” J. Pendidik. Sej. dan Ris. Sos. Hum., vol. 4, no. 1, 2024.

[39] A. Fatimah, “Implementasi Kebijakan Tatalaksana Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Terminal Type A Indihiang Kota Tasikmalaya,” J. Adm. Publik, vol. 7, no. 1, 2016.

[40] F. Ragi, A. R. Nugraha, A. P. Maharani, N. K.Affandi, and I. Darmawan, “Sinergi Pembinaan Dan Pengawasan: Kunci Keberhasilan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Konteks Reformasi Birokrasi Evaluasi Kinerja Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta,” Birokrasi J. Ilmu Huk. dan tata Negara, vol. 2, no. 3, pp. 274–283, 2024, doi: 10.55606/birokrasi.v2i3.1337.

[41] H. Hasina and M. Satyadharma, “Peran Sumber Daya Manusia dan Pelibatan Masyarakat dalam Pembangunan Jalan Lokal di Kabupaten Buton Utara,” Arus J. Sos. dan Hum., vol. 2, no. 3, pp. 217–227, 2022, doi: 10.57250/ajsh.v2i3.167.

[42] A. P. Tjilen, Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Nusamedia, 2019.

[43] M. Arif, “Implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat dalam Meningkatkan Kinerja Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Takalar,” Publik (Jurnal Ilmu Adm., vol. 7, no. 1, pp. 1–10, 2018.

[44] Akadun, A. Fujianti, R. Fauzi, W. Nurlaena, T. Ratnasari, and Z. H. Putri, “Pengawasan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang,” JRPA - J. Reg. Public Adm., vol. 8, no. 2, pp. 45–56, 2023.

[45] P. Pamungkas, “Etika Administrasi dalam Membangun Integritas Publik,” Civ. Educ. Perspect. J., vol. 5, no. 1, pp. 42–52, 2025.

[46] Y. J. Saputra, M. Satyadharma, N. Susanti, and P. H. Asis, “Etika Petugas Perizinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara,” CERMIN J. Penelit., vol. 7, no. 2, pp. 561–573, 2023, doi: https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3995 ABSTRAK.

[47] M. P. Kusumawati, “Harmonisasi antara Etika Publik dan Kebijakan Publik,” J. Yuridis, vol. 6, no. 1, p. 1, 2019.

[48] R. Pakudu, Sinergi Birokrasi: Membangun Pelayanan Publik yang Efektif. MEGA PRESS NUSANTARA, 2024.

[49] A. Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. UGM Press, 2021.

[50] E. Suryani, N. N. Hasanah, F. M. Fauzi, E. Suhaedi, and J. Cadith, “Budaya Inovasi : Upaya Membangun Organisasi Publik yang Agile,” Prof. J. Komun. dan Adm. Publik, vol. 11, no. 1, pp. 81–92, 2024, doi: 10.37676/professional.v11i1.6057.

[51] A. Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika, 2024.

[52] M. H. M. Zein, Transformasi Birokrasi pada Abad 4.0. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

[53] N. Walla and W. Tuanaya, “Implementasi Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik Melalui Sistem Online Single Submission Risked Based Approach (OSS RBA) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Maluku Tengah,” J. Kaji. Strateg. dan Manaj., vol. 5, no. 4, 2024.

[54] A. R. Sari, Reformasi Pelayanan Publik. Bandung: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

[55] C. Duru, F. Fality, N. Moh. Nur, and N. Hipan, “Pengawasan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Kabupaten Banggai,” J. Yustisiabel, vol. 9, no. 1, pp. 125–140, 2025, doi: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3956.

[56] D. D. Monica and E. Ratna, “Implementasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,” J. Huk., vol. 39, no. 1, pp. 102–114, 2024.

[57] R. M. H. Rachmatullah and L. H. Adha, “Tinjauan terhadap Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018,” Priv. Law, vol. 2, no. 3, pp. 513–521, 2022.

[58] Syaiful et al., “Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum,” J. Surya Abdimas, vol. 8, no. 2, pp. 275–283, 2024, doi: https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347.

Downloads

Published

2025-07-31

Issue

Section

Articles

How to Cite

[1]
M. A. Djiddin, M. Satyadharma, and H. Hasina, “Evaluasi Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara”, J. Pengemb. Sains Teknol., vol. 1, no. 2, pp. 125–134, Jul. 2025, doi: 10.63866/jpst.v1i2.96.